TATA CARA DAN PROSEDUR PERKAWINAN

1. Tahap Persiapan

a.     Memilih pasangan, berkenalan (ta’aruf) atau pacaran baik dengan pasangan maupun keluarga, melamar.

b.     Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan).

c.     Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang pembinaan rumah tangga hak dan kewajiban suami istri dsb.

• d.     Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkaan calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempekai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid.
• e.     dan persiapan lainnya

2. Pendaftaran Pernikahan

a.     Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk calon Penganten (caten) masing-masing 1 (satu) lembar.

b.     Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai bernilai minimal Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui RT, RW dan Lurah setempat.

c.     Surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan setempat yaitu Model N1, N2, N4, baik calon Suami maupun calon Istri.

d.     Pas photo caten ukuran 2x3 masing-masing 4 (empat) lembar, bagi anggota ABRI berpakaian dinas.

e.     Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Surat Talak/Akta Cerai dari Pengadilan Agama, jika Duda/Janda mati harus ada surat kematian dan surat Model N6 dari Lurah setempat.

f.      Harus ada izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi :

·         Caten Laki-laki yang umurnya kurang dari 19 tahun;

·         Caten Perempuan yang umurnya kurang dari 16 tahun;

·         Laki-laki yang mau berpoligami.

g.     Ijin Orang Tua (Model N5) bagi caten yang umurnya kurang dari 21 tahun baik caten laki-laki/perempuan.

h.     Bagi caten yang tempat tinggalnya bukan di wilayah Kec. Beber, harus ada surat Rekomendasi Nikah dari KUA setempat.

i.      Bagi anggota TNI/POLRI dan Sipil TNI/POLRI harus ada Izin Kawin dari Pejabat Atasan/Komandan.

j.      Bagi caten yang akan melangsungkan pernikahan ke luar wilayah Kec. Beber harus ada Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Kec. Beber.

k.     Kedua caten mendaftarkan diri ke KUA Beber sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus melampirkan surat Dispensasi Nikah dari Camat Beber.

l.      Bagi WNI keturunan, selain syarat-syarat tersebut dalam poin 1 s/d 10 harus melampirkan foto copy Akte kelahiran dan status kewarganegaraannya (K1).

m.    Melampirkan sertifikat suscatin

n.     Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.

3. Perkawinan Campuran

a.     Akte Kelahiran/Kenal Lahir

b.     Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian

c.     Surat Keterangan Model K II dari Dinas Kependudukan (bagi yang menetap lebih dari 1 tahun)

d.     Tanda lunas pajak bangsa asing (bagi yang menetap lebih dari satu tahun)

e.     Keterangan izin masuk sementara (KIMS) dari Kantor Imigrasi

f.      Foto Copy PasPort

g.     Surat Keterangan dari Kedutaan/perwakilan Diplomatik yang bersangkutan.

h.     Semua surat-surat yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi.

4. Pemeriksaan Nikah

PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa berkas –berkas yang ada. Setelah pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat maka calon suami, calon istri dan wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah. Setelah itu yang bersangkutan membayar biaya administrasi pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Pengumuman Kehendak Nikah

6. Pelaksanaan Akad Nikah

a.     Pelaksanaan Upacara Akad Nikah :

·         di Balai Nikah/Kantor

·         di Luar Balai Nikah : rumah calon mempelai, masjid atau gedung dll.

b.     Pemeriksaan Ulang

c.     Pemberian izin

d.     Sebelum pelaksanaan ijab qobul sebagaimana lazimnya upacara akad nikah bisa didahului dengan pembacaan khutbah nikah, pembacaan istighfar dan dua kalimat syahadat

e.     Akad Nikah /Ijab Qobul

f.      Penandatanganan Akta Nikah oleh kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan PPN yang menghadiri akad nikah.

g.     Pembacaan Ta’lik Talak

h.     Penandatanganan ikrar Ta’lik Talak

i.      Penyerahan maskawin/mahar

j.      Penyerahan Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah.

k.     Nasihat perkawinan

l.      Do’a penutup.

FATWA MUI : PERKAWINAN BEDA AGAMA

KEPUTUSAN FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor:  4/MUNAS VII/MUI/8/2005

Tentang

PERKAWINAN BEDA AGAMA

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M., setelah

MENIMBANG            :  a.  bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama;

b.  bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat;

c.  bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan;

d.  bahwa untuk mewujudkan dan memelihara keten-traman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT             :  1. Firman Allah SWT:

 “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawini-nya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. al-Nisa [4]: 3).

 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. al-Rum [30]: 21).

 “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. al-Tahrim [66]: 6).

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi”. (QS. al-Maidah [5]: 5).

 “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka meng-ambil pelajaran”. (QS. al-Baqarah [2]: 221).

 “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. al-Mumtahanah [60]: 10).

“Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. al-Nisa [4]: 25)

2.  Hadis Rasul Allah s.a.w.; antara lain:

 “Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunan-nya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu” (HR. muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a.).

3.  Qa’idah Fiqh:

 “Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (di-utamakan) dari pada menarik kemaslahatan".

dan qa’idah Sadd al-zari’ah.

MEMPERHATIKAN:       1.Keputusan Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang Perkawinan Campuran.

                                       2. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

 

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN          :      FATWA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

1.  Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

2.  Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah.

                                    Ditetapkan di     :  Jakarta

                                    Pada tanggal     :  21 Jumadil Akhir 1426 H.

  28        J u l i        2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

            Ketua,                                                           Sekretaris,

              Ttd,                                                                    Ttd,

K.H. MA’RUF AMIN                   Drs. H. HASANUDIN, M.Ag

Pimpinan Sidang Pleno

               Ketua,                                                           Sekretaris,

                  Ttd.                                                                              Ttd.

Prof. Dr. H. UMAR SHIHAB   Prof. Dr. H.M. DIN SYAMSUDDIN